KEABSAHAN SURAT TANAH TAHUN 1923 (TANAH GIRIK) DALAM HAL PENGUASAAN TANAH SEBELUM LAHIRNYA UUPA

Undang-undang khusus pertanahan didasarkan pada prinsip pemersatu hukum di seluruh negeri. Dengan kata lain, hanya ada satu sistem, yaitu sistem tetap, yang diperjelas dalam Pasal 5 UU Pokok Pertanahan. Kedudukan dan status hak alas tanah Tahun 1923 (Tanah girik) Sebelum diperkenalkan tahun , Undang-Undang Pertanian tunduk Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan 10 1961 Tanah sebagai Dasar berkaitan dengan Pertanahan Indonesia. Metode digunakan adalah penelitian preskriptif. Pendekatan dipilih pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis disajikan bersifat deskriptif. Hasil kesimpulan dari ini Alas tanah/surat Girik) tersebut masih diakui negara hal terlihat lapangan (Objek Kota Pengururan) bahwa pemilik terdahulu sampai ahli warisnya saat menguasai mengelola begitu juga tidak pihak mengaku ngaku memiliki pemerintahan setempat mengakui tersebut. Dan sebaiknya dimiliki masyarakat seharusnya sudah ditingkatkan ke Sertipikat agar mendapatkan perlindungan lebih pasti surat dapat dikatakan tersertifikasi secara hukum